Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai keputusan pemerintah yang menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi perlu ditinjau ulang, terutama di wilayah Papua.
Menurutnya, penurunan anggaran ini dapat memengaruhi efektivitas program, mengingat perbedaan harga bahan pangan di berbagai daerah.
Bonnie, yang merupakan politisi Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di tiap wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Usai Libas Myanmar di Kandang Sendiri, Poin Peringkat Timnas Indonesia Naik
“Pemerintah harus serius mengkaji implementasi program ini dengan memperhitungkan kondisi inflasi dan harga-harga bahan pangan yang bisa meningkat sewaktu-waktu,” kata Bonnie dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.
Menurut Prabowo, angka ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan makan di daerah-daerah, namun Bonnie mengingatkan agar aspek mitigasi diperhatikan lebih seksama.
“Keputusan mengenai makan gratis ini harus memperhatikan dampak harga bahan pangan yang mungkin melonjak. Kebijakan ini harus bisa mengatasi potensi kendala yang mungkin terjadi di lapangan,” tegas Bonnie.
Awalnya, pemerintah berencana mengalokasikan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, namun mempertimbangkan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah terpaksa menurunkannya menjadi Rp 10.000.
BACA JUGA: Komisi X DPR RI Tinjau SMA 2 Jayapura, Janjikan Bantuan Buku untuk Peningkatan Pendidikan di Papua
“Kami ingin Rp 15.000, tetapi kondisi anggaran yang ada hanya memungkinkan anggaran Rp 10.000. Kami yakin ini cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi di daerah-daerah,” katanya.
Bonnie menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, penting bagi pemerintah untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus seperti Papua.
