Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan pada periode Januari hingga November 2023, terdapat 57.923 orang yang terkena PHK.
Dalam periode itu, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta dan posisi ketiga Provinsi Banten.
Khusus PHK di DKI Jakarta, didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe, sedangkan badai PHK di Jateng paling banyak terjadi di sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki.
BACA JUGA: Jelang Kontra Bahrain, Calvin Verdonk Ungkap Hal Mengejutkan
Lalu, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada Januari hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 orang.
Anggota DPR RI Habib Idrus Salim Al Jufri meminta pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran agar menjadikan penciptaan lapangan kerja menjadi program prioritas pemerintahan periode 2024–2029.
Ia mengatakan, penciptaan lapangan kerja bernilai penting, mengingat maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai deflasi lima bulan beruntun.
“Situasi ekonomi harus diakui tidak dalam kondisi yang diharapkan. Gelombang PHK dan turunnya daya beli harus diantisipasi, bagaimana caranya supaya tercipta banyak lapangan kerja karena itulah satu satunya cara untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat,” kata Habib Idrus seperti dikutip di Jakarta, 10 Oktober 2024.
Ia menegaskan, penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu hal yang akan diperjuangkannya sebagai wakil rakyat.
“Saya ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Untuk tahap awal kita lakukan di dapil saya sendiri, Banten III (Tanggerang Raya),” katanya.
BACA JUGA: Komika Fico Fachriza Singgung soal Macet, Supian Suri Jawab Begini
Ia meminta pemerintahan baru lebih peduli dan menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia.
Sementara itu, UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Lalu, menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia.
“UMKM juga berkontribusi sekitar 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jadi penting sekali memprioritaskan UMKM,” tandasnya.
