Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan melakukan pertemuan sebelum pelantikan.
Adapun pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.
“Pak Prabowo tentu mengajak semua kelompok, termasuk ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat, pasti sebelum Pak Prabowo dilantik,” kata Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar seperti dikutip di Jakarta, Ahad, 29 September 2024.
Prabowo dan Megawati bakal berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan yang akan dijalankan seputar pembangunan Indonesia.
Terkait posisi PDI Perjuangan yang belum diketahui akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, Dahnil menilai hal tersebut merupakan permasalahan lain lantaran Prabowo pada utamanya menginginkan adanya persatuan.
Semangat persatuan juga sangat diupayakan terus menerus oleh Prabowo di tengah tantangan global yang saat ini sangat dinamis, sehingga pemerintahan harus dipastikan baik-baik saja dan kompak.
Maka dari itu, Dahnil menekankan bahwa Prabowo menghormati setiap partai akan keputusannya untuk berada di dalam atau di luar pemerintahannya nanti.
“Intinya sejak awal Pak Prabowo ingin semua kelompok bisa bersama-sama membangun Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada,” kata Eriko seperti dikutip, Kamis, 26 September 2024.
BACA JUGA: Menjejak Taufiq Ismail, Penyair Penentang Komunis
Menurut dia, keputusan untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo merupakan hak prerogatif kebijaksanaan dari Megawati.
Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
“Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi,” katanya.
Dirinya pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.
